• Jan 04, 2021
• tremes

WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial alias bansos pangan di masa pandemi Covid-19 pada tahun ini. Namun, apabila diperlukan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab akan merasionalisasi dan me-refocusing anggaran lagi seperti tahun lalu untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Termasuk untuk bantuan sosial pangan atau BSP untuk masyarakat Wonogiri. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Wonogiri, Kurnia Listyarini, saat ditemui di kantornya, belum lama ini, menyampaikan Pemkab tidak mengalokasikan anggaran BSP tahun ini karena keterbatasan anggaran. Namun, dia meyakini apabila dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri akan menyesuikannya. Kurnia menyebut hal itu masih memungkinkan. Pada pembahasan APBD 2021 dengan DPRD pun sudah disepakati, apabila pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih harus dibantu, Pemkab akan merealisasikan BSP yang bersumber dari BTT. “Kalau BTT kurang, masih bisa dilakukan refocusing dan realokasi anggaran,” ujar Kurnia. Tahun ini Pemkab menyalurkan BSP kabupaten selama tiga bulan, yakni April-Juni. Alokasi setiap BSP senilai Rp205.000. Pada tahap I/April, jumlah penerima BSP sebanyak 54.587 keluarga penerima manfaat atau KPM. Paket bantuan pangan untuk mereka senilai Rp11.190.335.000. BSP untuk 53.854 KPM tersalurkan, sedangkan BSP untuk 733 KPM tak tersalurkan. Pada tahap II/Mei, jumlah penerima BSP tercatat 60.963 KPM. Bantuan pangan untuk mereka senilai Rp12.497.415.000. Bantuan untuk 60.255 KPM tersalurkan, sedangkan bantuan untuk 708 KPM tak tersalurkan. Pada tahap terakhir/Juni, jumlah penerima sebanyak 60.963 KPM atau sama dengan jumlah penerima tahap II. Bantuan untuk 60.210 KPM tersalurkan, sementara alokasi untuk 753 KPM tak tersalurkan. Terkait realisasi BSP tahap III, Dinsos masih akan merekonsiliasi dengan pihak penyalur. [caption id="attachment_2570" align="aligncenter" width="500"] Suasana pengambilan BSP Pangan Di Kantor Desa Tremes[/caption]

BTT

Terpisah, Sekretaris Daerah atau Sekda Wonogiri, Haryono, mengatakan menyampaikan penanganan Covid-19 tahun depan akan diambilkan dari pos anggaran belanja tak terduga atau BTT. Pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2021 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, BTT disepakati Rp10 miliar. Apabila tahun BTT belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19, Pemkab akan merasionalisasi dan me-refocusing anggaran seperti yang dilakukan saat awal Covid-19 mewabah. Saat itu dari re-focusing anggaran Pemkab mendapatkan Rp192 miliar untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran paling banyak diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum atau DPU senilai Rp96 miliar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud senilai Rp20 miliar. BTT tersebut salah satunya dialokasikan untuk menyalurkan BSP, sebagai tindak lanjut dari penyaluran BSP Jawa Tengah. “Kami sudah mengantisipasi. BTT 2021 kami sediakan Rp10 miliar dulu,” kata Haryono. Untuk diketahui, bansos pangan  terdapat dua jenis, yakni BSP bersumber dari anggaran provinsi dan kabupaten. Tahun lalu BSP provinsi disalurkan selama enam bulan, yakni untuk alokasi April-September. Nilai setiap paket basos pangan sebesar Rp210.000. Jumlah penerima bansos pangan provinsi di Wonogiri mencapai lebih dari 50.000 KPM setiap tahap. KPM BSP merupakan keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang belum menjadi penerima bansos saat pandemi maupun bansos reguler. sumber berita