Prukades Kuatkan Ekonomi Desa

Menko Perekonomian Darmin Nasution (empat kiri) dan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo (tiga kanan) menyaksikan penandatanganan antara para kepala daerah dengan kalangan dunia usaha untuk pengembangan Prukades. Foto/SINDOnews

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membuat terobosan upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan menginisiasi kerja sama antara 102 bupati dan 68 dunia usaha. Kerja sama dengan nilai total Rp47 triliun ini akan memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) karena jumlahnya mencapai 200 kesepakatan.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Saat ini ada 102 kepala daerah tingkat kabupaten yang menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) dengan 68 dunia usaha. Kerja sama yang fantastis ini sudah memecahkan rekor Muri karena menjadi satu-satunya kerja sama paling banyak yang tercipta di Indonesia.

“Diperkirakan total investasi dari kerja sama ini Rp47 triliun. Per proyeknya ada yang investasinya sampai Rp4 triliun. Kami optimistis kerja sama ini akan menyerap lapangan kerja baru untuk 10 juta jiwa,” kata Eko di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin.

Mendes PDTT menjelaskan, di antara bukti nyata keberhasilan Prukades ialah di Pandeglang, Banten. Bantuan hingga Rp60 miliar, meliputi bantuan bibit, traktor, hingga pascapanen untuk Prukades di Pandeglang telah berhasil menurunkan desa tertinggal dari awalnya 174 desa menjadi 54 desa saja.

Petani memanen padi sebagai salah satu kegiatan perekonomian desa

Dia menegaskan, manfaat Prukades ialah untuk menyatukan skala ekonomi di wilayah yang perekonomiannya rendah. Dia mencontohkan antara lain di kawasan Melolo, Waingapu, Sumba Timur. Di daerah yang tergolong sangat ekstrem ini akan dibangun perkebunan gula. Diperkirakan pada 2019 nanti perkebunan di kawasan ini akan bisa memproduksi 200.000 ton gula.

Eko menerangkan, tujuan utama dari kerja sama ini lebih berupa upaya peningkatan ekonomi desa. Dampak keberlanjutannya, ekonomi yang kuat akan menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan pariwisata, dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).

Pemerintah, ungkap Eko, akan memberikan insentif bagi dunia usaha yang tertarik bekerja sama. Untuk itu, pemerintah kabupaten yang serius mengikuti program Prukades akan diberi insentif berupa bibit, pupuk, jembatan, traktor, dan kebutuhan lain bagi masyarakat desa setempat.

Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa tujuan pengembangan Prukades yakni meningkatkan pemasaran produk unggulan desa, meningkatkan produktivitas BUMDes, meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan perdesaan.

“Manfaat yang diharapkan dari model Prukades ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan PDRB kabupaten, dan meningkatkan pendapatan perusahaan mitra,” katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes Anwar Sanusi menambahkan, 102 kabupaten ini berasal dari 27 provinsi. Dari total triliunan rupiah dari kerja sama ini akan menciptakan pendapatan warga sekitar Rp29 triliun, sementara pendapatan rumah tangga di desa juga akan meningkat dari Rp2,8 juta menjadi Rp7 juta.

“Jika ber­bicara pangan mau tidak mau melihat sektor pertanian dan ini relevan sekali dengan (tugas) Kemendes karena desa kita 82,77% (basis­nya) pertanian. Ini akan mem­per­kuat ketahanan pangan kita,” katanya.

Anwar mengatakan, 102 kabupaten ini dipilih karena sudah ada political will yang kuat untuk membangun desanya. Selain dari komitmen politik, kata Anwar, para bupati juga akan diminta menentukan tiga bidang produk unggulan desa di wilayah mereka.

Lalu sejauh mana Prukades akan bisa menciptakan ketahanan pangan? Menurut Anwar, salah satu problematika pengembangan produk unggulan desa adalah ketidakfokusan memilih komoditas atau bidang unggulan. Masalah ini kemu­dian menimbulkan daya saing yang rendah. Karena itu, dengan klusterisasi akan bisa dikelompokkan areal pengembangan desa yang sesuai dengan komoditas unggulannya.(Sindonews)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan