• Mar 13, 2018
• tremes

Realisasi program swasembada pangan nasional bukan hal mudah bagi Pemerintah. Terlebih lagi, ketika kondisi riil petani belum mendapatkan keberpihakan kebijakan dari pemerintah. Contohnya, ketika datang panen raya, harga jual hasil panen selalu ‘terjun bebas.’ Mengapa terjadi ? Karena penjualan hasil panen sangat ditentukan oleh sistem pasar bebas. [caption id="attachment_1225" align="aligncenter" width="621"] Sarasehan Bupati Joko Suutopo dengan petani (foto:wonogirikab.go.id)[/caption] Demikian dikemukakan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, Rabu (7/3), saat melakukan sarasehan bersama para pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Klomtan) beserta para Kader Wanita Tani (KWT) di Balai Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. “Program swasembada pangan nasional, selama ini belum dibarengi dengan langkah keberpihakan pada petani. Petani sebagai produsen pangan, menemukan nasib kurang baik ketika datang musim panen raya, karena harga panenan selalu anjlok,” kata Bupati. Ketentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah atau beras misalnya, imbuh Bupati, selalu di bawah harga tengkulak. Di sisi lain, pemerintah belum dapat hadir dalam menstabilkan harga komoditas pertanian. Ini terjadi, karena tidak memiliki otoritas dalam mekanisme pasar. “Sejauh ini yang dapat dilakukan pemerintah, masih terbatas pada langkah memberikan kebijakan yang meringankan petani.” [caption id="attachment_1228" align="aligncenter" width="678"] Musin panen padi di Dusun Jatiwayang[/caption] Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan dana pengembangan bidang pertanian untuk Kecamatan Wuryantoro berjumlah Rp 984 juta. Terdiri atas bantuan pengembangan tanaman kedele untuk areal seluas 350 Ha dengan nilai bantuan Rp 333 juta, bantuan modal pembelian gabah Rp 162 juta, bantuan perbaikan dan pembangunan sarana irigasi Rp 257 juta, bantuan rehabilitasi saluran tersier untuk P3A Wonotirto Rp 38,5 juta. Hal inilah yang menjadi bahasan diskusi di saat Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) Sugeng Haryadi berbincang dengan Kadus-kadus ynag hadir di Kantor Desa Tremes (12/03/2018). Musim panen padi yang saat ini berlangsung di berbagai wilayah di kbupaten Wonogiri dan khususnya Desa Tremes, membuat stok padi dan beras yang ada di pasaran menjadi melimpah. Hal inilah yang biasanya menjadikan alasan para tengkulak untuk mengeruk keuntungan dari para petani. [caption id="attachment_1226" align="aligncenter" width="678"] Panen yang selalu di nanti para petani[/caption] Belum berjalannya lumbung desa yang di harapkan dapat menjaga stabilitas harga di tingkat petani membuat petani cenderung menjual hasil pertaniannya ke pedagang-pedagang hasil bumi. Karena dengan cara ini, hasil dari penjualan dapat segera digunakan untuk kepentingan yang lain dan tentunya lebih mendesak. [caption id="attachment_1213" align="aligncenter" width="678"] PPL Sugeng Haryadi berdiskusi dengan Kadus-kadus[/caption] Kedepannya perlu untuk segera di koordinasi antara Pemerintah Desa, kelompok tani, dan pengelola lumbung desa untuk segera membuat program sebagaimana di rencanakan di awal pembentukan lumbung desa itu sendiri, dengan demikian para petani pun tidak akan lagi menjual  hasil pertanian dengan harga di bawah pasar yang pada akhirnya membuat mereka merugi. (admin)